PEKANBARU, SIAGANEWS.CO – Aksi demo lanjutan yang dilakukan oleh para guru tingkat SD dan SMP di Kota Pekanbaru Senin (8/4/2019) kemarin, membuat legislator Riau, Aherson angkat bicara. Dirinya bukan mempersoalkan masalah Perwako-nya, tapi proses belajar mengajar yang jadi terganggu.
“Kita lebih persoalkan masalah proses belajar mengajar yang terganggu. Jadi Pemko harus sikapi hal ini dengan serius. Undang perwakilan guru, duduk bersama lakukan pembahasan dalam mencari penyelesaian. Para guru juga tidak perlu demo, cukup perwakilan saja,” jelasnya, Senin (08/04).
Lebih jauh menurut Ketua Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan ini, Pemko harus menjelaskan dengan seterang-terangnya terhadap kebijakan yang diambil. Kenapa dihapus salah satu tunjangan yang selama ini sudah diberikan.
“Jelaskan, apakah karena keterbatasan anggaran atau yang lainnya,” tambah Aherson.
Begitu juga pada para guru, menurut politisi Demokrat ini, para guru harus sadar juga akan kewajibannya, yaitu mengajar. Jangan karena urusan pribadi menjadi terganggu proses belajar mengajar.
“Para guru inikan ASN, yang sudah digaji oleh negara untuk mengajar. Kalau masalah tunjangan itukan tambahan dari Pemerintah. Itupun diberikan kalau anggaran mencukupi,” tambahnya.
Sebagaimana yang terjadi saat ini, pasca melakukan konsultasi ke Pusat, para guru kembali melakukan aksi demo. Kali ini mendatangi gedung DPRD Kota Pekanbaru karena belum menemui hasil yang diinginkan. Dimana sebelumnya, guru sertifikasi ini juga melakukan aksi yang cukup besar di Kantor Walikota Pekanbaru. Waktu itu membuat proses belajar mengajar terganggu, dimana anak didik dipulangkan lebih cepat atau tidak belajar.
