Langkah itu dilakukan agar nasib guru honorer jelas. Sebab selama ini, honor tersebut ditanggung pemerintah kabupaten Rokan Hilir, seiring diambil alihnya tanggungjawab ke Propinsi, secara otomatis masalahnya honor juga menjadi tanggungjawab propinsi.
Beberapa waktu lalu, Komisi yang diketuai oleh Hj Rusmanita tersebut, telah melakukan pertemuan langsung dengan Pemerintah Provinsi Riau menyikapi permasalahan tersebut.
“Kita sudah lakukan pertemuan dengan Dirgen Pendidikan Provinsi Riau beberapa waktu lalu, pada sesi dialog yang kami lakukan. Intinya kita ingin masalah ini cepat selesai dan ada kejelasannya,” terang Ketua Komisi D Hj Rusmanita didampingi Sekretaris Hj Suryati
Mereka berharap banyak kepada Pemprov Riau, untuk bisa memberikan kewenangan terhadap dunia pendidikan di Rohil. Tidak hanya terkait dengan pelimpahan aset, sarana serta prasarana sekolah saja, namun juga nasib guru honorer yang nantinya akan menjadi tanggung jawab provinsi.
Salah satu langkah tepat yang dilakukan untuk menyelamatkan gaji tenaga honor kata Hj Suryati lagi, adalah dengan melimpahkan beban tanggung jawab tersebut kepada pemerintah provinsi. Sejauh ini, DPRD bersama Pemkab Rohil sudah menyerahkan database guru honor yang ada di Rohil.
Dari data tersebut nantinya semua hal yang berhubungan dengn tenaga honorer dan pendidikan SMA dan SMK otomatis menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau. (src)
