Dewan Minta KLHK Lakukan Pemutihan RTRW Riau

0
657

PEKANBARU,SIAGANEWS.CO – Saat ini terdapat 142 desa berstatus kawasan hutan. Karena itu DPRD Riau dan Pemprov Riau meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemutihan pada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus RTRW DPRD Riau Asri Auzar usai rapat bersama Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan pihak perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Gedung DPRD Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru, Rabu (10/5/2017).

Auzar menjelaskan, RTRW Riau saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan.

“Inikan aneh, desa yang sudah ada struktur pemerintahan dan sudah terdaftar ke Kementerian Dalam Negeri, tapi statusnya masih dianggap hutan oleh KLHK,” kata Auzar.

Selain itu, kata Auzar, di desa tersebut juga ada fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas dan kantor camat. Termasuk juga proyek nasional pembangunan tol trans sumatera juga statusnya kawasan hutan.

“Inilah yang kita minta agar KLHK untuk mengubah RTRW Riau yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Auzar.

Kendati demikian, kata Auzar, Pansus RTRW tidak merekomendasi pemutihan kawasan milik perusahaan.

“Yang kita rekomendasi hanya untuk desa, tidak untuk kawasan perusahaan,” kata Auzar.

Auzar juga menyebutkan, sejak 2014 hingga kini ada enam surat keputusan (SK) dari Menteri Kehutanan terkait RTRW Riau. SK tersebut yakni di antaranya yakni nomor 673, 878, 314, 903.

“Kami minta enam SK itu dijadikan satu saja, biar mudah menjadi pijakan buat kita di Riau,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sementara Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang juga hadir pada rapat pansus mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah hati hati pansus RTRW ini. Namun demikian, ia berharap, RTRW ini bisa segera disahkan tanpa ada masalah sehingga banyak rencana proyek strategis nasional bisa terus dilaksanakan.
(Detiknews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here