Author: Prima

PEKANBARU,SIAGANEWS.CO – Rektor Universitas Islam Riau (UIR) Prof. Dr.H. Detri Karya SE.MA membuka Konfrensi Nasional Teknik Sipil dan Perencanaan (KNTSP) 2017 di Gedung Pascasarjana UIR, Kamis (9/2). Konferensi yang baru pertama kali laksanakan di Sumatera ini memaparkan 38 pemakalah. Ketua panitia KNTSP 2017. Dr.Anas Puri. ST.MT mengatakan jumlah makalah yang masuk ke panitia berjumlah 46 makalah. Namun setelah diproses review oleh para reviewer, dari 46 makalah tersebut hanya terdapat 38 makalah dosen yang dipilih untuk dipresentasikan dan dipublikasikan dalam prosiding KTNSP 2017. Adapun 38 makalah berasal dari UIR, Universitas Riau, Universitas Hasanudin (Unhas) Makasar, Universitas Musirawas Palembang, Institut Teknologi Bandung…

PEKANBARU,SIAGANEWS.CO – Kepala Bidang Perdagangan Disperindag kota Pekanbaru Mas Irba Sulaiman menegaskan bahwa Disperindag mulai tahun 2017 ini akan melakukan tindakan tegas kepada seluruh pengusaha toko modern yang tidak mengantongi IUTM (Izin usaha toko modren),Rabu (8/2). Irba mengatakan bahwa ia akan bersikap tegas dan tidak lagi memberikan teguran-teguran seperti dulu, tapi akan melakukan penyegelan terhadap toko yang tidak punya IUTM. “Ya, sekarang bukan saatnya kita sosialisasi lagi, tapi penindakan. Jika pengusaha tetap bandel maka tunggu saja kita akan tutup usaha mereka itu,” tegas Irba Berdasarkan data yang dihimpun Disperindag kota Pekanbaru ada 1000 pengusaha toko modren di Pekanbaru yang tidak…

PEKANBARU,SIAGANEWS.CO – Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Riau terus melakukan penyempurnaan terhadap draf Ranperda sebelum betul-betul disahkan jadi Perda. Pansus tidak mau salah dalam mengambil kebijakan apalagi sampai merugikan masyarakat, daerah dan negara atau malah menguntungkan sekelompok orang tertentu. Untuk mengantisipasi hal itu Pansus menggandeng empat Kementrian terkait, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Ombudsman RI dan KPK. Sehingga kebijakan yang diambil tidak menyalahi aturan dan berpihak pada kepentingan daerah atau masyarakat. “Kita mengundang nanti pihak Kementerian terkait dan KPK…